Source Halo Guys Salam sejahtera untuk pembaca setia kami. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas tentang hal yang penting dalam dunia website. Yaitu alamat alamat dalam halaman web dikenal dengan nama. Saat ini, penggunaan website sebagai media promosi atau informasi sangatlah penting. Oleh karena itu, pemilik website harus memastikan bahwa alamat website mereka mudah diingat dan mudah diakses oleh pengguna internet. Pendahuluan Pendahuluan ini akan membahas mengenai pengertian alamat alamat dalam halaman web dikenal dengan nama. Seiring berjalannya waktu, penggunaan internet semakin meningkat. Tidak mengherankan bahwa setiap perusahaan, organisasi, atau individu saat ini membutuhkan website untuk meng-online-kan kegiatan atau informasi mereka. Bagi pemilik website, alamat website mereka menjadi bagian penting yang harus dipertimbangkan dengan baik. Banyak perusahaan atau organisasi menggunakan nama domain yang mudah diingat. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah nama domain harus sesuai dengan konten website, mudah diingat, dan mudah diucapkan. Nama domain tersebut menjadi salah satu elemen branding website, sehingga harus dipilih dengan cermat. Selain itu, alamat website juga dapat mempengaruhi pengunjung. Pengunjung akan lebih cenderung mengunjungi website yang alamatnya mudah diingat dan mudah diakses. Oleh karena itu, pemilik website harus memilih nama domain yang mudah diingat dan juga mudah diakses oleh pengguna internet. Kelebihan alamat alamat dalam halaman web dikenal dengan nama adalah memudahkan pengunjung dalam mengingat alamat website. Nama domain yang baik akan menghasilkan branding yang baik pula. Selain itu, pemilihan nama domain yang tepat dapat membantu dalam optimasi search engine, yang akan meningkatkan peringkat website dalam hasil pencarian Google. Namun, ada juga beberapa kekurangan dalam penggunaan alamat alamat dalam halaman web dikenal dengan nama. Salah satunya adalah biaya. Nama domain yang mudah diingat dan sesuai dengan konten website pasti lebih mahal dibandingkan dengan nama domain yang tidak sesuai dengan konten website. 1. Memudahkan Pengunjung Untuk Mengingat Alamat Website Sebuah nama domain yang baik akan mudah diingat oleh pengunjung. Hal ini memudahkan pengunjung untuk mengakses website tersebut di masa yang akan datang. Sebagai pemilik website, pastikan nama domain yang dipilih sesuai dengan konten website. 2. Branding Yang Baik Nama domain yang baik akan menghasilkan branding yang baik pula. Pengunjung akan lebih mudah mengingat nama domain yang unik dan mudah diingat, sehingga membuat website Anda semakin terkenal. 3. Meningkatkan Optimasi Search Engine Pemilihan nama domain yang tepat dapat membantu dalam optimasi search engine. Nama domain yang sesuai dengan konten website akan meningkatkan peringkat website dalam hasil pencarian Google. 4. Meningkatkan Percaya Diri Pemilihan nama domain yang tepat juga dapat meningkatkan kepercayaan pengunjung terhadap website Anda. Pengunjung akan lebih percaya dan merasa yakin untuk mengunjungi website Anda jika nama domain yang dipilih sesuai dengan konten website. 5. Meningkatkan Kemampuan Ragam Extension Nama domain yang baik dapat meningkatkan kemampuan server untuk terdapatnya banyak extension domain di dalamnya, seperti .com, . .org, .edu, dan lain sebaginya 6. Mudah untuk di Branding Alamat Alamat Dalam Halaman Web Dikenal dengan Nama membantu Anda mendapatkan branding yang sangat kuat dan mudah diingat. Pembaca mana pun akan dengan mudah mengingat alamat situs Anda, bahkan setelah sekali membacanya. 7. Menyederhanakan Komunikasi Dalam era yang penuh kecepatan ini, alamat alamat dalam halaman web dikenal dengan nama membantu menyederhanakan komunikasi dengan pelanggan Anda, dimana Anda akan lebih mudah mempromosikan konten website dengan memberikan alamat website yang mudah diingat dan mudah diakses. Kekurangan Alamat Alamat Dalam Halaman Web Dikenal dengan Nama 1. Biaya Yang Lebih Mahal Nama domain yang mudah diingat dan sesuai dengan konten website pasti lebih mahal dibandingkan dengan nama domain yang tidak sesuai dengan konten website. Oleh karena itu, pemilik website harus mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli sebuah domain. 2. Kesulitan Mendapatkan Nama Domain Yang Tepat Terkadang, nama domain yang tepat telah dipakai oleh orang lain. Hal ini menjadi problem bagi pemilik website untuk memilih nama domain yang tepat sesuai dengan konten website mereka. 3. Membingungkan Pengunjung Jika Terdapat Nama Domain Yang Mirip Jika terdapat nama domain yang mirip dengan nama domain milik Anda, maka itu akan membingungkan pengunjung untuk memilih alamat website yang tepat. Hal ini bisa membuat pengunjung kesulitan untuk mencari informasi yang diinginkan. 4. Terdapat Risiko Penipuan Perlu diingat bahwa tidak semua nama domain yang tersedia untuk dibeli aman dan terpercaya. Pemilik website harus memastikan bahwa nama domain yang mereka beli aman dan terpercaya agar tidak menjadi korban penipuan. 5. Sulit Untuk Diubah Nama domain yang sudah dibeli dan digunakan sulit untuk diubah. Jadi, pemilik website harus memastikan bahwa nama domain yang dipilih adalah nama yang tepat dan sesuai dengan konten website. 6. Pengaruh Yang Tidak Signifikan Terhadap Peningkatan Traffic Webite Nama domain yang dipilih tidak menjamin akan meningkatkan traffic website secara signifikan. Kualitas konten website serta optimasi SEO juga mempengaruhi jumlah traffic website. 7. Kesesuaian Dengan Legalisaasi Hukum Tidak semua nama domain dapat dipakai dalam suatu website, beberapa dilarang oleh pemerintah. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemilik website saat memilih nama domain yang tepat. Tabel Informasi Alamat Alamat Dalam Halaman Web Dikenal dengan Nama Informasi Keterangan Nama Domain Alamat website yang dikenal dengan nama Pemilik Domain Orang atau perusahaan yang membeli dan memiliki kontrak atas domain tersebut Registrasi Domain Pembelian hak atas penggunaan nama domain Biaya Registrasi Domain Biaya yang dikeluarkan untuk membeli hak atas penggunaan nama domain Extension Domain Ekstensi domain yang digunakan untuk identitas situs web Penyedia Domain Perusahaan yang memungkinkan seseorang untuk membeli hak atas penggunaan nama domain Nama Server Server yang digunakan oleh website Frequently Asked Questions FAQ 1. Apa itu alamat alamat dalam halaman web dikenal dengan nama? 2. Mengapa pemilihan nama domain penting dalam pembuatan website? 3. Bagaimana cara memilih nama domain yang baik? 4. Apakah biaya untuk membeli nama domain mahal? 5. Apa saja extension domain yang tersedia? 6. Apa yang harus dilakukan jika nama domain yang diinginkan sudah digunakan? 7. Bagaimana cara memastikan bahwa nama domain yang dipilih aman dan terpercaya? 8. Apakah sulit untuk mengubah nama domain yang sudah dibeli dan digunakan? 9. Apakah pengaruh nama domain terhadap traffic website signifikan? 10. Bagaimana cara mengetahui apakah nama domain dapat dipakai atau tidak? 11. Apa pengaruh legalisasi hukum dalam pemilihan nama domain? 12. Apa dampak penggunaan nama domain yang tidak sesuai dengan konten website? 13. Apa saja yang perlu diperhatikan saat memilih nama domain? Kesimpulan Dalam pembuatan website, alamat alamat dalam halaman web dikenal dengan nama merupakan elemen penting yang harus dipertimbangkan dengan baik. Kelebihan alamat alamat dalam halaman web dikenal dengan nama adalah memudahkan pengunjung dalam mengingat alamat website, branding yang baik, meningkatkan optimasi search engine, meningkatkan percaya diri, meningkatkan kemampuan ragam extension, mudah untuk di branding, dan menyederhanakan komunikasi. Namun, terdapat kekurangan seperti biaya yang mahal, kesulitan mendapatkan nama domain yang tepat, membingungkan pengunjung jika terdapat nama domain yang mirip, risiko penipuan, sulit untuk diubah, pengaruh yang tidak signifikan terhadap peningkatan traffic website, dan kesesuaian dengan legalisasi hukum. Pemilik website harus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan tersebut saat memilih nama domain yang tepat. Pastikan nama domain yang dipilih sesuai dengan konten website, mudah diingat, mudah diucapkan dan masuk akal. Agar nama domain Anda tidak dicuri, pastikan melindungi nama domain Anda dengan panjang karaker yang cukup serta enkrip dengan baik. Akhir kata, semoga artikel ini bermanfaat dan selamat mencoba! Alamat pendidikan yang terdapat dalam halaman web dapat membantu pengunjung dalam mencari informasi terkait pendidikan.
penyelenggaranegara dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.Etika yang diatur tersebut harus dijiwai oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi Etika Penyelenggaraan Negara di Indonesia
Abstract Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Isu mengenai demokrasi akan selalu berhubungan dengan isu mengenai hak asasi manusia. Perjuangan menegakkan demokrasi merupakan upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya, karena demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberi penghargaan atas hak dasar manusia. Demokrasi bukanlah hanya sebatas hak sipil dan politik rakyat, namun dalam perkembangannya demokrasi juga terkait erat dengan sejauh mana terjaminnya hak-hak ekonomi dan sosial budaya dari rakyatnya. Dengan demikian hak asasi manusia akan terwujud dan terjamin oleh negara yang demokratis dan demikian sebaliknya, demokrasi akan terwujud apabila negara mampu menjamin tegaknya hak asasi manusia.
Nilainilai Kebangsaan yang terkandung dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, yaitu: 1) Nilai demokrasi, mengandung makna bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaran pemerintahan. 2) Nilai kesamaan derajat, setiap warga negara memiliki hak, kewajiban dan
Halo apakabar pembaca Anda sedang ada di halaman yang tepat kalau kamu sedang memerlukan jawaban atas soal berikut Dalam hal penyelenggaraan negara asas demokrasi berkaitan erat dengan?. Saat kamu diberikan sebuah pertanyaan, tentu saja anda akan berusaha mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Terlebih jika pertanyaan atau soal tersebut merupakan tugas yang diberikan oleh guru anda. Di website ini, kami sudah memilihkan beberapa jawaban yang valid atas soal dan pertanyaan yang kamu tanyakan tersebut. Dan yang utamanya jawaban soal ini kami share secara gratis. Jawaban ini diberikan oleh relawan relawan yang memang sudah jago dibidang bidangnya masing masing. Ayo, scroll kebawah untuk jawaban soal lebih lanjut. Jawaban Soal Dalam hal penyelenggaraan negara asas demokrasi berkaitan erat dengan? adalah Jawaban 1 untuk Pertanyaan Dalam hal penyelenggaraan negara asas demokrasi berkaitan erat dengan? Jawaban Dalam penyelenggaraan negara, asas demokrasi adalah asas yang berkaitan erat dengan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun negeri. Hal ini karena penerapan demokrasi akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyatakan pendapatnya. Salah satu wujudnya adalah kritik terhadap kebijakan dan program pemerintah. Penjelasan Alasan ini pulalah yang kerap menjadikan kualitas penerapan demokrasi sebagai salah satu indikator kemajuan bangsa. Masyarakat yang aktif dalam pengawasan pemerintah dianggap mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga dapat mendorong semakin berkurangnya tindakan korupsi. Pelajari lebih lanjut tentang materi demokrasi pada BelajarBersamaBrainly Diatas adalah jawaban soal dari pertanyaan Dalam hal penyelenggaraan negara asas demokrasi berkaitan erat dengan?, besar harapan kami jawaban yang diberikan oleh situs ini dapat membantu kita semua dalam mengerjakan soal soal pertanyaan tersebut. Untuk beberapa soal, misalnya pertanyaan tentang Dalam hal penyelenggaraan negara asas demokrasi berkaitan erat dengan? bisa jadi kami juga memberikan file materi presentasi siap download gratis yang kami sediakan. Jika memang tersedia, file presentasi video mp4, file materi doc word, file materi dan presentasi pdf, file presentasi powerpoint ppt dan file gambar ilustrasi skematik jpeg dapat kamu download di link dibawah ini. Download link Selain itu, kamu juga bisa mencari entri mengenai pertanyaan
Berkaitandengan asas negara hukum adalah asas weten rechtmatigheid van bestuur. Dengan asas demokrasi tidaklah sekedar adanya badan perwakilan rakyat, Di samping badan perwakilan rakyat, asas keterbukaan pemerintah dan lembaga peran serta masyarakat (inspraak) dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah adalah sangat penting artinya. Asas
Ilustrasi demokrasi. Foto VectorMine/ShutterstockIndonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, hal ini diisyaratkan di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”Kemudian, Indonesia sebagai negara demokrasi juga bisa kita lihat pada Pasal 6A UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, Pasal 18 Ayat 3 dan 4 UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai pemilihan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali terkait demokrasi pun bisa kita lihat pada Pasal 19 Ayat 3 UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai pemilihan umum pemilu anggota DPR, Pasal 22C Ayat 1 pemilu untuk anggota DPD. Bahkan, di dalam UUD NRI 1945 BAB VIIB tentang Pemilihan Umum mengisyaratkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut asas demokrasi. Foto create jobs 51/ShutterstockDemokrasi secara sederhana bisa kita pinjam dari pernyataan Presiden ke-16 Amerika Serikat, Abraham Lincoln, yakni sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia sebagai negara demokrasi juga sering didengung-dengungkan oleh banyak orang, terutama oleh politisi. Namun, jika kita membaca sejarah, sebetulnya demokrasi mendapat banyak zaman dulu, demokrasi mendapat kritikan dari para filsuf, salah satunya adalah Socrates. Beliau menyoroti mengenai bagaimana keputusan politik dibuat berdasarkan suara mayoritas. Socrates yakin kalau kebanyakan orang tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman yang memadai untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam masalah punya kekhawatiran terkait dengan sifat kerumunan dan mobilitas sosial dalam sistem demokrasi. Beliau mengamati bahwa demokrasi bisa memunculkan pertempuran konflik kepentingan di antara pelbagai kelompok sosial dan bisa mengarah pada pertarungan kekuasaan antara elite Socrates, ada juga Plato. Di dalam karyanya The Republic, Plato menyatakan bahwa demokrasi pun berpotensi menjadi tirani mayoritas politik. Menurut beliau, kelompok mayoritas politik yang kuat bisa menjadi tidak responsif terhadap aspirasi publik. Plato memandang bahwa kekuasaan tirani bisa muncul dalam demokrasi, baik melalui kekuasaan individu maupun kekuasaan demokrasi dalam perspektif seorang ilmuwan politik asal Amerika Serikat, Joseph Alois Schumpeter, memandang bahwa demokrasi sebagai suatu sistem yang lebih terfokus pada kompetisi politik daripada pada partisipasi Schumpeter, demokrasi merupakan suatu proses yang melibatkan kompetisi politik di antara para elite politik. Beliau berpendapat bahwa demokrasi sebetulnya adalah "pencalonan dan seleksi pemimpin politik melalui pemilihan umum" atau bisa juga disederhanakan menjadi “demokrasi merupakan pemerintahan oleh para politikus.”.Ilustrasi pemilihan umum. Foto Damar Aji/ShutterstockDalam pandangan beliau, rakyat punya peran yang lebih pasif dalam demokrasi karena mereka hanya memiliki hak untuk memilih para pemimpin mereka dan tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan politik. Schumpeter berpendapat bahwa dalam masyarakat modern yang kompleks, partisipasi massal dalam pengambilan keputusan politik tidak pun menganggap bahwa partisipasi massa hanya sebagai ilusi demokrasi, dan keputusan politik yang penting seharusnya diambil oleh para ahli dan elite politik yang terlatih. Para elit ini bersaing satu sama lain dalam proses pemilihan umum, dan yang terpilih menjadi pemimpin politik yang kita tarik dengan melihat sistem demokrasi Indonesia saat ini, menurut sejumlah ahli, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, demokrasi Indonesia terus merosot dari full-blown democracy menjadi demokrasi semu dengan kian banyak democracy merupakan istilah yang menggambarkan demokrasi yang sudah berkembang sepenuhnya. Dalam full-blown democracy, prinsip-prinsip demokrasi, kayak partisipasi politik yang luas, perlindungan hak asasi manusia HAM, kebebasan berpendapat dan pers, pemilu yang bebas dan adil, serta pengendalian kekuasaan publik, semuanya full-blown democracy, rakyat punya hak dan kebebasan yang luas dalam mengambil keputusan politik. Masyarakat memiliki akses yang adil terhadap informasi dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik serta mempengaruhi kebijakan publik. Namun sayangnya, demokrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir harus juga bisa melihat realitas demokrasi di Indonesia pada saat ini, terjadi kemerosotan yang membuat resah masyarakat. Oleh karena itu, penting jika memperbaiki sistem demokrasi kita menjadi lebih baik. Mungkin, demokrasi deliberatif bisa menjadi solusi atas terdegradasinya demokrasi di Indonesia pada saat partisipasi publik. Foto Yanalya/FreepikAdanya istilah deliberatif pada demokrasi merupakan penegasan bahwa ada pendekatan yang berbeda dalam melihat demokrasi, yakni dengan mengupayakan peningkatan kualitas demokrasi saat ini, khususnya berkaitan dengan partisipasi berasal dari bahasa Latin, yakni deliberatio yang berarti konsultasi, musyawarah, dan menimbang-nimbang. Istilah demokrasi deliberatif diperkenalkan oleh Bessette, serta yang berjasa dalam mengembangkan demokrasi ini adalah Jürgen sederhana, demokrasi deliberatif diartikan sebagai suatu konsep dalam teori politik yang menekankan pentingnya diskusi, refleksi, dan pertimbangan yang mendalam ketika pengambilan keputusan politik. Demokrasi deliberatif merupakan ragam demokrasi yang menjadikan deliberasi sebagai elemen utama dalam proses pengambilan deliberatif menurut Jürgen Habermas adalah suatu konsep yang mengedepankan komunikasi rasional dan diskusi publik yang bebas sebagai landasan bagi pengambilan keputusan politik yang demokratis. Menurut beliau, demokrasi deliberatif membutuhkan adanya ruang publik yang terbuka, inklusif, dan bebas untuk diskusi dan perdebatan antara warga ruang publik ini, individu-individu dengan berbagai pandangan, kepentingan, dan latar belakang dapat bertemu dan secara rasional membahas isu-isu politik yang relevan. Diskusi ini bertujuan untuk mencapai kesepahaman bersama dan menemukan solusi yang terbaik untuk kepentingan publik. Habermas pun menekankan pentingnya prinsip kesetaraan dalam demokrasi warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam diskusi dan memiliki kebebasan untuk menyampaikan argumen-argumen mereka. Dalam konteks demokrasi deliberatif, keputusan politik yang dihasilkan harus didasarkan pada kekuatan rasional argumen, bukan dominasi kekuasaan atau kepentingan kelompok parpol di Indonesia. Foto Yunus Nugraha/ShutterstockDemokrasi deliberatif menurut Habermas juga menghubungkan erat dengan konsep demos yang merupakan komunitas inklusif dari warga negara yang berkomunikasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Melalui diskusi publik yang berkualitas dan inklusif, demos dapat membentuk opini publik yang berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan politik dan mempengaruhi tindakan demokrasi deliberatif, tujuan utamanya adalah mencapai persetujuan rasional dan inklusif yang melayani kepentingan umum dan memperkuat legitimasi keputusan politik. Namun, penting untuk dicatat bahwa demokrasi deliberatif juga menjadi subjek perdebatan dan tantangan praktis dalam demokrasi deliberatif, proses pengambilan keputusan didasarkan pada diskursus yang terbuka dan adil antara warga negara yang memiliki beragam pandangan dan kepentingan. Konsep demokrasi deliberatif mengajukan bahwa keputusan politik yang lebih baik dapat dicapai melalui dialog yang rasional dan inklusif, yang semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk berbicara, mendengar, dan memberikan argumen-argumen yang berlandaskan informasi dan pemikiran yang ini bertujuan untuk mencapai pemahaman bersama, mencari konsensus, dan mempertimbangkan kepentingan publik secara menyeluruh. Dalam demokrasi deliberatif, partisipasi aktif dan responsif dari masyarakat sangat negara didorong untuk terlibat dalam forum publik, pertemuan masyarakat, atau panel diskusi yang melibatkan pemikiran kritis, mendengarkan pandangan yang berbeda, dan mencoba memahami sudut pandang yang beragam. Prinsip inklusivitas dan kesetaraan dalam akses terhadap diskusi dan pengambilan keputusan juga ditekankan dalam demokrasi deliberatif. Tujuan akhir demokrasi deliberatif adalah mencapai keputusan yang lebih baik secara kualitas, lebih akuntabel, dan lebih mewakili kepentingan masyarakat secara deliberatif secara teoritis bisa diterapkan di Indonesia, seperti halnya di negara-negara lain. Konsep demokrasi deliberatif, yang menekankan pada partisipasi publik, diskusi rasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan argumentasi yang baik, dapat menjadi landasan untuk memperkuat sistem demokrasi di tetapi, implementasi demokrasi deliberatif di Indonesia menghadapi sejumlah tantanganPertama, tingkat partisipasi publik yang rendah menjadi masalah utama. Partisipasi publik yang luas dan inklusif adalah salah satu prinsip penting dalam demokrasi deliberatif, namun terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran politik, akses terbatas terhadap informasi, dan kurangnya budaya partisipasi aktif dari diversitas sosial, budaya, dan politik di Indonesia menjadi tantangan dalam mengimplementasikan demokrasi deliberatif. Negara yang luas dan beragam seperti Indonesia menghadapi tantangan dalam memfasilitasi diskusi publik yang mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan yang kurangnya lembaga dan mekanisme formal untuk mendukung demokrasi deliberatif menjadi hambatan. Penting untuk memiliki ruang publik yang terbuka, inklusif, dan bebas bagi warga negara untuk berdiskusi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Institusi yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan akses yang adil terhadap informasi juga harus demikian, beberapa langkah telah diambil di Indonesia untuk meningkatkan partisipasi publik dan mendorong demokrasi deliberatif. Misalnya, penggunaan mekanisme partisipatif seperti musyawarah desa, forum publik, dan panel warga telah diadopsi dalam beberapa itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi partisipasi publik yang lebih luas dan inklusif. Penting untuk diingat bahwa implementasi demokrasi deliberatif bukanlah suatu proses instan, tetapi membutuhkan perubahan budaya politik dan komitmen yang kuat dari pemerintah dan kerja sama. Foto Fresh Stocks/ShutterstockMemperkuat partisipasi publik, meningkatkan akses terhadap informasi, mendukung lembaga, dan mekanisme yang memfasilitasi diskusi publik yang berkualitas, dan membangun kesadaran politik yang lebih baik adalah langkah-langkah penting dalam mendorong demokrasi deliberatif di ketahui bersama, masyarakat sering merasa tidak percaya terhadap wakil rakyat dalam proses pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, mereka sering memilih jalur lain, seperti melakukan aksi demonstrasi di depan gedung MPR/DPR, untuk mengekspresikan aspirasi mereka dan menolak kebijakan DPR sebetulnya menyediakan jalur, seperti rapat dengar pendapat umum atau pertemuan tertentu, masyarakat lebih memilih jalur-jalur tersebut, terutama melalui lembaga swadaya masyarakat, tetapi cara ini terkadang dianggap tidak efektif dibandingkan dengan cara-cara yang ditulis oleh Liza Farihah dan Della Sri Wahyuni, hal tersebut disebabkan karena media yang dipakai sebagai sarana komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya sering tidak memberikan jawaban atas tuntutan mereka, karena keputusan tetap berada di tangan wakil rakyat Farihah dan Della Sri Wahyuni juga menyoroti bahwa kita juga tidak dapat mengabaikan fakta bahwa masyarakat memiliki keterbatasan dalam memahami makna partisipasi dan aspirasi. Terkadang, kunjungan kerja wakil rakyat saat masa reses dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk meminta bantuan material untuk pembangunan daerah setempat, daripada berdiskusi atau berdialog tentang isu-isu publik yang akan dijadikan kebijakan. Dalam pembentukan opini publik, prosesnya juga tidak netral, melainkan sering dibentuk atau bahkan dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan demokrasi deliberatif mungkin cuma sebuah angan-angan belaka. Ruang publik sesuai perspektif Habermas belum ditemukan di Indonesia karena sistem keterwakilan yang merupakan ciri demokrasi perwakilan dianggap sebagai keterwakilan yang palsu, karena tidak ada posisi tawar yang seimbang antara konstituen dan wakil MPR/DPR RI. Foto Bimo Pradsmadji/ShutterstockHal ini menyulitkan terbentuknya ruang publik dalam sistem keterwakilan seperti itu. Ruang publik tidak hanya terjadi melalui forum-forum seperti rapat dengar, diskusi publik, atau rumah aspirasi saat masa menurut Guru Besar Filsafat pada Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Fransisco Budi Hardiman, konsep demokrasi deliberatif sebetulnya sudah ada di Indonesia melalui sistem politik yang demokratis dengan penerapan trias politica eksekutif, legislatif, dan yudikatif.Menurut beliau, prinsip dasar demokrasi deliberatif sangat sederhana, cuma perlu menambahkan ruang publik, dan bisa dilakukan dengan 1 Memperkuat praktik-praktik yang sudah ada, 2 meningkatkan jumlah institusi demokratis dan menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi dalam sistem politik, dan 3 meningkatkan jumlah institusi intermediasi yang memperkuat masyarakat sipil untuk melindungi kekuatan masyarakat sipil dan menyatakan bahwa semua hal tersebut sudah ada di Indonesia, cuma perlu diperkuat secara radikal, bahkan melalui amandemen konstitusi yang memastikan distribusi yang adil dari hak-hak komunikasi kesimpulan dari beliau, yakni demokrasi deliberatif masih belum cocok untuk Indonesia. Namun, beliau menyatakan bahwa Indonesia sedang berupaya mendekatinya, meskipun masih ada tuntutan yang berlebihan. Hardiman pun menyarankan supaya Indonesia mendekati demokrasi deliberatif dengan cara meningkatkan jumlah praktik deliberasi publik dalam masyarakat, mengintegrasikan pemilihan umum untuk legislasi, dan mengadopsi legislasi publik yang mendukung deliberasi L. dan Wahyuni, 2015. Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Penerapan dan Tantangan ke Depan. 2018. Demokrasi Deliberatif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Jakarta Kanisius.Muthhar, 2016. MEMBACA DEMOKRASI DELIBERATIF JURGEN HABERMAS DALAM DINAMIKA POLITIK INDONESIA. Ushuluna, 2 2.Rastati, R. 2020. Konsep Model Demokrasi Deliberatif Untuk Indonesia. BRIN.
Jendelahukumcom, Perspektif – Demokrasi telah berjalan dengan baik dan cepat beradaptasi dengan kearifan lokal bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari mulusnya transisi kekuasaan melalui pemilihan umum yang demokratis. Saat tren partisipasi memilih dalam pemilu di negara lain cenderung menurun, Indonesia justru menunjukkan keadaan
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian saya dalam perumusan perubahan UUD 1945 dalam rapat PAH I BP MPR adalah rumusan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang ada sekarang. Rumusan Pasal I Ayat 2 tersebut berbunyi "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Implikasi dari bertakunya Pasal I Ayat 2 tersebut adalah perubahan struktur lembaga-lembaga negara setelah perubahan UUD 1945. Sekarang tidak tagi dikenal lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang ada adalah lembaga- lembaga negara yang memiliki fungsi perwakilan dan yang tidak memilikinya. Pasal I Ayat 2 tersebut memuat dua prinsip. Pertama, prinsip kedautatan rakyat atau demokrasi, yang terdapat dalam kalimat "kedaulatan ada di tangan rakyat." Kedua, prinsip negara hukum atau konstitusionalisme, yang tersirat dalam kalimat "dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Paduan dari kedua prinsip tersebut menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat di dalam pelaksanaan sebuah sistem kenegaraan harus ada koridor dan batas-batasnya. Tanpa itu, kedautatan rakyat bisa digunakan secara sewenang-wenang. Dalam konteks kedaulatan rakyat ini, ada dua hal yang harus dibedakan; kedaulatan yang masih berada di tangan rakyat dan kedaulatan yang telah dilimpahkan kepada atau dilaksanakan dalam kerangka Undang-Undang Dasar. Sebagai sebuah potensi, kedaulatan ada di tangan rakyat" masih tetap eksis dalam genggaman rakyat. Namun, begitu kedautatan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara, maka lembaga-lembaga negara tersebut tidak boleh melaksanakan kedaulatan itu tanpa batas. Batas-batasnya sudah ditentukan oleh UUD. Dengan demikian, demokrasi berjalan berdasarkan atas hukum karena dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara dimensi lain dalam kedaulatan rakyat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 2. Mengacu pada ketentuan tersebut, di dalam UUD 1945 dikenal dua macam kedaulatan langsung, di mana rakyat melakukan secara langsung kedaulatannya. Kedua, kedaulatan yang dilakukan oleh badan-badan perwakilan. Terkait kedaulatan langsung, dalam UUD telah diatur soal pemilihan umum Pemilu. Pemilu adalah wujud kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung. Dalam pemilu rakyat memilih anggota DPR/DPRD, DPD, dan juga Presiden dan Wakil dilaksanakan secara langsung, proses berikutnya, menurut Konstitusi, kedaulatan dilakukan oleh badan perwakilan. Dan di Indonesia ada tiga lembaga perwakilan, Persoalannya kemudian adalah siapa yang disebut badan perwakilan? Dalam memahami lembaga perwakilan menurut UUD, orang tidak bisa terpaku pada adanya kata "perwakilan" dalam nama sebuah lembaga; seperti Dewan PerwakiLan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah. Presiden adalah juga manifestasi dari perwakilan karena Presiden dipilih langsung. Oleh karenanya, pilar dari Lembaga perwakilan, yang melaksanakan kedaulatan setelah kedaulatan langsung, adalah tiga lembaga; DPR, DPD, dan Presiden. Lembaga perwakilan DPR dan lembaga perwakilan Presiden yang orang-orangnya dipilih langsung oleh rakyat bertemu membentuk undang-undang. Setanjutnya, lembaga perwakilan DPR dan Lembaga perwakilan DPD yang orang-orangnya dipilih langsung bertemu dalam forum yang bernama MPR untuk membuat Undang-Undang Dasar. Singkatnya, DPR, DPD, dan Presiden adalah lembaga-lembaga Negara yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan. Ini adalah sebuah bangunan sistem kenegaraan yang menganut sistem Hukum dan mestinya sistem tersebut sebagai kontinuitas dalam sebuah arus yang mengalir. Kedaulatan pertama berasal dari rakyat. Namun, adalah sebuah anomali jika rakyat metaksanakan tugasnya tersebut setiap hari. Itu tidak mungkin. dalam salah satu teori demokrasi dikatakan tentang pemerintahan oleh yang banyak rule of the majority. Kalau yang banyak yang memerintah, lantas siapa yang diperintah? Tidak mungkin yang diperintah yang sedikit. Teori rule of the majority sejatinya menyiratkan ide tentang kedaulatan rakyat. Yang disebut majority dan minority adalah mereka yang mewakili rakyat dalam lembaga-lembaga perwakilan. Pada saat kedaulatan dilakukan oleh lembaga perwakilan terdapat benang merah yang menghubungkan pada kedaulatan langsung, yakni bahwa rakyat secara tangsung memilih orang yang duduk di tembaga perwakilan. Anggota perwakilan tidak lagi bertumpu pada satu lembaga seperti MPR seperti yang terjadi sebelumnya. Pilar perwakilan ada tiga; DPR, DPD, dan Presiden. Hal ini karena mereka semua dipilih langsung oleh itu, lembaga-lembaga lain seperti BPK, MA, MK, dan lainnya bukan pelaksana kedaulatan langsung. Lembaga-lembaga itu hanya melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Ada lembaga yang berfungsi menegakkan rule of law, yakni lembaga-lembaga pelaku kekuasaan kehakiman. Ada pula lembaga yang berfungsi mengontrol terpenuhinya kriteria tersetenggaranya sebuah sistem good governance, yakni BPK. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara lembaga perwakilan yang melaksanakan kedaulatan rakyat dan lembaga-lembaga fungsional? Inilah makna kalimat "menurut Undang-Undang Dasar." Artinya, meskipun lembaga-lembaga perwakilan dipilih langsung oleh rakyat, namun rakyat tidak melimpahkan kewenangan seluruhnya kepada mereka. Rakyat melimpahkan kewenangannya secara terbatas. Misalnya, DPR dan Presiden diberi kewenangan membuat undang-undang. Namun, keduanya dibatasi syarat, yakni tidak boleh metanggar ketentuan tentang HAM, misalnya. Di dalam dokumen yang sama baca UUD yang memberi mereka kewenangan terkait dengan kedautatan rakyat, dicantumkan pula batasan-batasan itu. di dalam dokumen tersebut, misalnya, juga ditentukan sebuah batasan bahwa disaat membuat undang-undang, maka undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Pada saat yang sama, meskipun kedua lembaga perwakilan tersebut berwenang memilih MA dan MK, pada saat itu juga kedua tembaga perwakilan itu harus tunduk kepada Undang-Undang Dasar. Apa artinya? Bahwa menurut UUD, MK dan MA itu diberi independensi. Itu merupakan batas dari kewenangan sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 tentang peran dan fungsi serta kewenangan dari kedua Lembaga tidak bisa dikatakan bahwa sebagian besar kedaulatan rakyat terdapat dalam ketiga tembaga perwakilan, sementara sisanya diberikan kepada lembaga negara lainnya. Pemahaman itu kurang tepat. Kedautatan tetap berada di DPR, Presiden, dan DPD. Namun, dalam metaksanakan kedaulatan rakyat itu, mereka dibatasi oleh UUD. Dibatasi bukan berarti bahwa sisa kedaulatan itu diberikan kepada yang membatasi. Kedaulatan itu dipagari oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kemandirian lembaga-lembaga negara lainnya. Selain adanya pagar yang membatasi, juga terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan. Misalnya saja kewajiban yang ditetapkan Pasal 31 UUD 1945. Lalu, lembaga apa yang menjamin terlaksananya kewenangan tersebut tanpa mengurangi kewenangan lembaga lain, dengan memahami sistem demokrasi yang hidup dalam lembaga konstitusi kita ? Pada dasarnya di jelaskan dalam Pasal 24 C UUD 1945 menetapkan empat kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pernbubaran partai politik, dan memutus sengketa tentang hasil pernilihan samping empat kewenangan tersebut, secara tegas dinyatakan pula oleh Pasal 24C Ayat 2 UUD 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban untuk memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan itu berhubungan dengan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang berkaitan dengan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakii Presiden dalam masa antara empat kewenangan dan satu kewajiban tersebut, dua kewenangan pertarna yaitu untuk menguji undang-undang terhadap UUD, dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah badan peradilan yang berkarakteristik sendiri. Kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh Mahkarnah Konstitusi, yaitu kewenangan untuk pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat yang dipunyai oleh Mahkamah Konstitusi dengan dua kewenangan pertama tersebut adalah karakteristik sebuah peradilan tata negara, sedangkan pada kewenangan lainnya karakteristik yang demikian tidak terlihat secara langsung. Adanya dua kewenangan pertama tersebut menjadikan lembaga peradilan yang melaksanakannya patut atau tepat untuk diberi nama Mahkamah Konstitusi. Hal yang demikian tidaklah terkait dengan dua kewenangan yang lain. Artinya, tanpa dua kewenangan yang pertama tersebut meskipun tetap mempunyai kewenangan lainnya, lembaga peradilan yang demikian tidak tepat untuk disebut atau dinamai Mahkamah Konstitusi. 1 2 Lihat Hukum Selengkapnya
Tantangandemokrasi indonesia. Adapun tantangan yang menjungkal demokrasi terbagai dalam 5 indikator : 1. Berkembangnya kelompok radikal. Tak pernah terbayang oleh kita ketika terjadi aksi bom bunuh diri di legian bali. Apalagi aksi ini diatasnamakan jihad, dan menjadikan agama sebagai landasan kebenarannya.
Pengaturandan penyelenggaraan asas dekonsentrasi serta yang berkaitan dengan pembentukan daerah administrasi atau wilayah pemerintah administrasi yang harus diperhatikan, antara lain: 1 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6 1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan badan pengawas tertinggi dalam hal keuangan Negara
Halini menjadi hal yang fundamental bagi negara demokrasi. Penjaminan hak dasar ini juga dilakukan dengan terbuka sebagai cara mengungkap dan mengatasi adanya masalah sosial yang belum terwujud. 2. Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat. .dalam hal penyelenggaraan negara asas demokrasi berkaitan erat dengan
